Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik PDF
Download Laporan - Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik dengan format PDF. Laporan ini dapat di download dengan mudah secara gratis. Tulisan ini berisi laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik yang digunakan untuk melengkapi tugas praktikum Akuntansi. Adapun tujuan dari laporan ini adalah mendeskripsikan pengertian, fungsi dan tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Demokrasi di lndonesia" tanpa suatu halangan apapun. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Juli Murwani selaku dosen pengampu dan juga teman kelompok yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.
Kami menyadari bahwa pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami selaku penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan makalah ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Penulis
BAB 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Infornmsi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dan sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.
Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban public oleh lembaga pemerintah diperlukan perluasan system pemeriksaan, tidak sekadar conventional audit, tapi perlu dilakukan value for money audit. Dalam pemeriksaan yang konvensional lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan, dalam pendekatan baru ini selain audit keuangan dan kepatuhan perlu dilakukan audit kinerja yang meliputi; audit ekonomi, efisiensi, efektivitas.
Penataan, pengolahan, pengaturan serta pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam keberlangsungan organisasi-organisasi, salah satunya organisasi sektor publik. Pengelolaan (manajemen) daÍam bagian keuangan akan berpengaruh terhadap baik buruknya suatu organisasi tersebut untuk tetap eksis. Dengan pengelolaan organisasi sektor publik yang sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang berdasarkan karakteristik organisasi sektor publik, maka organisasi sektor publik akan tetap eksis bahkan mampu berkembang dengan baik. Sebaliknya, apabila organisasi sektor publik dikelola dengan tidak berlandaskan tujuan organisasi tersebut atau pengelolaan dilakukan dengan sembarangan, maka hal tersebut akan berdampak negatif bagi organisasi tersebut, yaitu tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
Dalam perkembangannya, pengelolaan organisasi sektor publik, khususnya dalam bagian keuangan telah melakukan reformasi yang bisa disebut value fòr money yang menekankan tentang pengelolaan organisasi sektor publik yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok dalam konsep value for money. Adanya ketiga unsur pokok tersebut diharapkan diterapkan pada setiap organisasi sektor publik yang ada di Indonesia, agar terjadi sinergi positif terhadap perkembangan perekonomian bangsa Indonesia.
Pengelolaan keuangan merupakan perihal yang penting dalam upaya pengembangan efektifitas dan efiensi kinerja pemerintah. Pengelolaan semacam ini berorientasi pada kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan, keputusan, rencana, serta terjun langsung dalam pelaksanaan program-program yang telah ditentukan, value for money diharapkan mampu melakukan pengawasan (controlling) terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan. Sehingga ada sinergi atau keterkaitan antara nilai keuangan dengan komponen- komponen yang berkaitan dengan pengganggaran. Konsep ini juga dapat dijadikan sarana pendorong kebutuhan ekonomi bangsa, yaitu dengan mengurangi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di bangsa ini, seperti pengangguran dan kemiskinan.
Dengan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berorientasi pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi akan diarahkan dan dicapai dengan mudah dengan dibarengi perkembangan kualitas sumber daya yang ada.
Rumusan Masalah
- Apakah pengertian, fungsi dan tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik?
- Siapa sajakah pihak-pihak yang menggunakan Laporan Keuangan Sektor Publik?
- Jelaskan hak dan kebutuhan pemakai laporan Keuangan!
- Jelaskan perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swaasta!
- Jelaskan luas pengungkapan Laporan Keuangan Sektor Publik!
Tujuan
- Mendiskripsikan pengertian, fungsi dan tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.
- Mendiskripsikan pihak-pihak yang menggunakan Laporan Keuangan Sektor Publik.
- Menjelaskan hak dan kebutuhan pemakai Laporan Keuangan.
- Menjelaskan perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta.
- Menjelaskan luas pengungkapan Laporan Keuangan Sektor Publik.
BAB 2. PEMBAHASAN
LAPORAN KEUANGAN Akuntansi SEKTOR PUBLIK
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen Iebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.
Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dan sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.
Langenderfer (1973) dalarn Glynn, J. J. (1993) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu: (1) sifat informasi yang diberikan; (2) kepada siapa informasi tersebut diberikan; dan (3) tujuan informasi tersebut diberikan. Lebih lanjut Langenderfer menyatakan bahwa:
Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang lapar diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Langenderfei, 1973, p.50).
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya truc and fair presentulson.
Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability andretrospecrive reporting).Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information)Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (viability)Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (public relation)Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakia dan Gambaran (source of facts and figuires)Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.
Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:
- Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan pengelolaan (stewardship).
- Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk:
- Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan
- Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
- Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya
- Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.
Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. I tentang Objectives of Finacial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dan pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:
Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purpose for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to know,” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in a democratic society (par.56).
Laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja, sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan satuan moneter.
Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah:
- Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
- Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan mempredlksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.
- Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
- Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Sumber Daya Finansial Jangka Pendek
Sumber daya financial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada di tangan (cash on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan financial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan pinjaman.
Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya. Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk menyejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat di pandang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan swasta.
Konsep nilai bersih lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan dan utang. Infonnasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilal bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik baik oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah.
Ketentuan Hukum, Kontraktual, dan Ketentuan lainnya
Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang mengikat, misalnya undang undang, peraturan pemerintah, letter of intent (LoI), memorandum of understanding (MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih, legislative, lembaga pengawasan, dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta kontrak yang disepakati.
Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah.
Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.
Kinerja Manajerial dan Organisasional
Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dan biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak berarti menunjukkan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada publik, termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai.
Laba bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerinth. Akuntansi sektor publik berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sektor publik yang memadai. Ukuran kinerja sektor publik dapat berupa biaya program, efisiensi, dan efektivitas program. Akuntan sektor publik bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan tetapi, output pada sektor publik lebih banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitnya mengukur secara tepat kinerja di sektor publik, maka analisis terakhir adalah dengan mempertimbangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan.
Tujuan Laporan Keuangan Menurut SFAC No.4
Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:
- Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai Iainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut.
- Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dan transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
- Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
Disusun oleh Sumarsih (13.241.051)
Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Madiun
Tahun 2016
LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PDF
Demikian pembahan tentang laporan keuangan Akuntansi Sektor Publik PDF, semoga dapat membantu tugas anda. Jika ada hal yang belum jelas silahkan tinggalkan komentar dibawah.
Post a Comment for "Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik PDF"